Beberapa catatan yang menjadi rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP atas Keuangan Pemerintah Provinsi Kalteng saat ini sedang digenjot untuk diperbaiki. Salah satunya masalah aset tetapi lebih banyak pada administrasi. Pemprov Kalteng menargetkan tiga bulan akan selesai sekitar lima puluh persen.