PALANGKA RAYA –Dalam upaya mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah berjalan baik dan bersih serta terhindar dari tindak pidana korupsi, Pemprov Kalteng berupaya menjalin sinergitas yang baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyampaikan pihaknya menunggu Ketua KPK RI hadir di Kalteng untuk mengukuhkan Penyuluh Antikorupsi yang bertugas hingga ke desa-desa.
“Untuk membangun Indonesia, membangun Kalteng, butuh Kalteng yang antikorupsi. Memang tidak dapat dibumihanguskan sekaligus secara langsung, tapi dengan sistem yang dibantu KPK lambat laun akan mengurangi dan bebas dari korupsi,” ungkapnya selepas mengikuti pembukaan kegiatan Bimtek Keluarga Berkualitas Bebas Korupsi, Jumat (4/8), di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya.
Sugianto melanjutkan salah satu upaya lain yang sedang dilaksanakan Pemprov Kalteng yaitu kerja sama dengan Kemenpan RB yang membuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelenggaraan pemerintahan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE atau masyarakat.
“Ke depan sistem akan berubah. Digitalisasi pemerintahan dapat mencegah korupsi dan membangun efisiensi. Mudah-mudahan sistem ini dapat difungsikan sebelum masa jabatan kami berakhir di Desember 2024. Paling lambat 2025 sudah menggunakan E-Katalog semua dalam penyelenggaraan di pemerintahan,” ungkapnya.(bro/ila)