PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Palangka Raya Imbang Triatmaji, SP meminta kepada masyarakat agar jangan mudah-mudah menyalahkan pemerintah jika prasarana lingkungan seperti jalan atau drainase rusak atau banjir. Imbang meminta masyarakat agar meneliti dulu status permukimannya.
“Apakah permukimannya dibangun secara mandiri atau dibangun oleh pengembang. Jika dibangun oleh pengembang maka harus dicek dulu apakah tanah fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) sudah diserahkan kepada pemerintah? Kalau fasos dan fasum belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya, maka kita tidak bisa masuk. Kemudian cek lagi, apakah pengembang sudah membangun drainase? Apakah drainasenya berfungsi dengan baik? Apakah drainase yang dibangun sudah terkoneksi dengan drainase yang ada?” jelas Imbang didampingi Kepala Bidang Perumahan Muhammad Alfat di kantornya, Rabu (7/6) pagi.
Cara mudah untuk mengetahui apakah fasum dan fasos sudah diserahkan, lanjut Imbang, masyarakat calon pembeli perumahan harus terlebih dahulu memastikan bahwa semua fasilitas yang menjadi tanggung jawab pengembang sudah terbangun dan berfungsi dengan baik. “Jangan sampai setelah menandatangani perjanjian, ternyata jalannya belum fungsional, atau drainasenya buntu dan sebagainya. Dengan begitu pengembang tidak bisa asal melepas tanpa memperhatikan sarana prasarana yang menjadi kewajibannya,” lanjut Imbang.
Akibat belum diserahkannya fasos dan fasum oleh pengembang kepada pemerintah, jelas Imbang, jika ada keluhan jalan rusak, drainase buntu, banjir dan sebagainya, maka pemerintah tidak bisa membantu. “Karena itu masih menjadi asetnya pengembang,” katanya. Imbang yakin, nilai gotong-royong masyarakat sangat tinggi sehingga bisa mengatasi masalah seperti itu sebelum secara spesifik ditangani oleh pemerintah.
Terkait fasos dan fasum, lanjut Imbang, tahun 2023 ini Disperkimtan Kota Palangka Raya menargetkan 100 persil fasos dan fasum yang sertifikatnya sudah atas nama Pemko Palangka Raya. Untuk itu, pemerintah akan memberikan kemudahan dan pembebasan biaya. “Kami sudah bekerjasama dengan beberapa pihak seperti REI, BPN, camat, lurah, BPKAD dan Bappedalitbang. Dalam hal ini, pemerintah melalui BPN menggratiskan biaya sertifikat fasos dan fasum yang diserahkan oleh pengembang. Kami juga membentuk tim verifikasi,” jelas Imbang.
Imbang optimistis target 100 persil fasos dan fasum sebagaimana yang menjadi perhatian dalam Monitoring Centre for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCKPK) akan tercapai tahun ini. Walaupun target tahun ini hampir 300 persen dari pencapaian tahun 2022 yang sebanyak 34 persil. “Dari 100 persil itu, saat ini yang sudah terbit atas nama pemerintah kota sebanyak 11 persil dan sebanyak 40 persil dalam proses,” katanya.
Imbang mengapresiasi kepatuhan pengembang di Palangka Raya dalam menyerahkan fasos dan fasum. Kalaupun saat ini belum menyerahkan, Imbang berprasangka baik. Bisa jadi karena kurangnya sosialisasi, sehingga pengembang bingung mau menyerahkan ke mana. “Sehingga ada yang menerahkan ke kelurahan, ada yang ke RT ada yang menahannya juga ada yang masih atas nama pengembang. Supaya program pemerintah bisa memperbaiki kawasan-kawasan yang fasos dan fasumnya sudah diserahkan kepada pemerintah,” katanya.
Mengakhiri perbicangannya, Imbang mengimbau pengembang agar mematuhi MCKPK yang menargetkan 100 persil tahun 2023 ini. “Apabila ada yang kurang jelas, kami membuka diri untuk mendiskusikan sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman yang dibangun pengembang merasa aman dan nyaman,” ujarnya.(yon)
